Jakarta – Pemerintah berencana menetapkan harga BBM non-subsidi khusus bagi nelayan sebesar Rp15.000 per liter, turun dari kisaran Rp21.300 per liter yang selama ini menjadi acuan harga BBM non-subsidi di sejumlah wilayah. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk menekan biaya operasional penangkapan ikan, meningkatkan produktivitas nelayan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pasokan hasil perikanan yang lebih stabil.
Jagatara Indonesia memandang bahwa biaya bahan bakar merupakan komponen terbesar dalam operasional usaha penangkapan ikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran BBM dapat mencapai 40–60 persen dari total biaya melaut. Ketika harga BBM tinggi, banyak nelayan mengurangi frekuensi melaut, memperpendek jarak penangkapan, atau bahkan menghentikan aktivitas sementara karena pendapatan tidak mampu menutupi biaya operasional. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya produksi perikanan dan pendapatan rumah tangga nelayan.
Penurunan harga dari sekitar Rp21.300 menjadi Rp15.000 per liter diperkirakan mampu mengurangi beban biaya operasional secara signifikan. Dengan biaya energi yang lebih rendah, nelayan memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah hari melaut, memperluas daerah penangkapan, serta memperoleh hasil tangkapan yang lebih optimal. Di sisi lain, pasokan ikan yang lebih stabil juga berpotensi menjaga keterjangkauan harga ikan bagi masyarakat sebagai salah satu sumber protein hewani utama.
Selain memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan, kebijakan ini memiliki arti strategis bagi ketahanan pangan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada keberlanjutan sektor perikanan tangkap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Karena itu, kebijakan energi yang mendukung nelayan merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga ketersediaan pangan bergizi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat ekonomi kelautan nasional.
Namun demikian, Jagatara Indonesia menilai bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh penurunan harga BBM. Pemerintah juga perlu memastikan distribusi dilakukan secara tepat sasaran melalui SPBU Nelayan atau lembaga penyalur resmi, didukung sistem pendataan kapal yang akurat, pengawasan yang transparan, dan mekanisme evaluasi berkala. Langkah tersebut penting agar manfaat kebijakan benar-benar diterima oleh nelayan aktif dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Ketua Umum Jagatara Indonesia, Rio Alfian Rosid, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Nelayan adalah pahlawan pangan dari laut. Ketika biaya operasional mereka dapat ditekan melalui kebijakan BBM yang lebih terjangkau, maka produktivitas akan meningkat, kesejahteraan nelayan dapat terangkat, dan masyarakat juga memperoleh manfaat melalui ketersediaan ikan yang lebih stabil. Kami berharap implementasi kebijakan ini benar-benar tepat sasaran dan diawasi secara bersama agar manfaatnya dirasakan oleh nelayan yang membutuhkan.” ujar Rio.
Jagatara Indonesia juga mendorong agar kebijakan harga BBM bagi nelayan diintegrasikan dengan program peningkatan kapasitas sektor perikanan, seperti modernisasi armada, penyediaan fasilitas rantai dingin (cold chain), akses pembiayaan, perlindungan asuransi nelayan, serta penguatan koperasi nelayan. Sinergi kebijakan tersebut akan memperkuat daya saing sektor perikanan Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.